PUBLIKASI
 
   
   
   
   
   
   
 
 
  BERITA
LINK WEBSITE
 
 

Izin Perlu Diperlonggar


sumber : Bisnis Indonesia

JAKARTA-Pebisnis di industri minuman beralkohol sulit melakukan ekspansi lantaran industri ini masuk dalam daftar negatif investasi. Pemerintah mengusulkan untuk memberikan relaksasi perizinan agar bisa berekspansi.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi mengatakan sebagai akibat dari masuknya sektor ini ke dalam DNI, pengusaha minuman beralkohol tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi, baik peningkatan pabrik eksisting maupun pembangunan pabrik baru.
"Sebenarnya pengusaha mau berekspansi besar, tetapi belum mendapatkan izin, baik perluasan maupun pembangunan pabrik baru," kata Benny, Kamis (11/7).
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan relaksasi berupa pelonggaran perizinan industri minuman beralkohol untuk berekspansi. "Namun harus dengan persyaratan, tidak bisa di buka semuanya karena ini kan sensitif ya," tambahnya.
Kelonggaran perizinan ini dinilai sangat dibutuhkan karena selain konsumsi pasar domestik yang cukup tinggi, permintaan ekspor dari Korea, Jepang, dan Australia cukup banyak. Namun, yang terjadi sekarang, permintaan tidak dapat dipenuhi lantaran tertahan kapasitas.
Hal ini membuat banyaknya minuman beralkohol impor yang masuk ke Indonesia. Padahal sebenarnya, lanjut Benny, industri di Indonesia cukup mampu.
"Pada intinya, kesempatan banyak, tetapi peraturan tidak membolehkan. Kami sudah mengusulkan ke BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal]. Pihak BKPM juga sudah rapat. Diperkirakan ini sudah masuk ke Kemenko Perekonomian."
Menurutnya, pengusaha berharap agar revisi DNI bisa dipercepat sehingga izin investasi minuman beralkohol tak terhambat regulasi.
PERSYARATAN
Namun, Benny menegaskan usulan kelonggaran perizinan juga memiliki persyaratan. "Tidak dibuka semua. Kemudian ada kerja sama dengan pihak lokal [bila asing ingin berinvestasi]. Untuk perusahaan dalam negeri harus dapat rekomendasi dari gubernur dan bupati," ujarnya.
Soalnya, lanjut Benny, ada beberapa daerah yang tidak mempermasalahkan investasi ataupun peningkatan kapasitas produksi minuman berakohol, seperti Manado, asal mendapatkan persetujuan dari gubernur dan bupati setempat.
Dalam Perpres No.36/2010 tentang DNI disebutkan bahwa untuk industri minuman beralkohol baik asing maupun lokal tidak boleh melakukan ekspansi perluasan pabrik. "Sebenarnya pelarangan sejak 1996. Sejak itu pula stuck investasi."
Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk (Bir Bintang, Guinness, Heineken) Cosmas Batubara mengatakan permintaan minuman beralkohol terus meningkat, baik domestik maupun ekspor. Permintaan barang dari turis yang datang ke Indonesia juga meningkat.
"Kami ingin berkembang dan tentunya mendukung perkembangan turis Indonesia. Total produksi kami sekarang sudah mencapai 1,8 juta hektoliter," kata Cosmas.

 

     

 
      Copyright © 2012 PUSKOM KEMENPERIN
UNTUK MENDAPATKAN TAMPILAN TERBAIK SITUS INI
GUNAKAN RESOLUSI 1024 x768 DAN BROWSER IE ATAU FIREFOX
www.puskom.kemenperin.go.id